Dari Gestapu ke Reformasi

Seandainya Sukarno cepat mengutuk dan membubarkan PKI, ada kemungkinan pembantaian dan pembersihan tidak sedramatis dan setragis seperti yang kemudian terjadi.

Namun, sebagai orang yang selama seperempat abad menjadi wartawan, puluhan tahun menjadi peneliti—terutama mengamati tentara yang berpolitik—dan sebagai aktivis kesenian untuk waktu cukup lama serta kebetulan selama tiga setengah tahun dipercayai menduduki kursi duta besar, banyak peristiwa penting yang saya saksikan.

Ketika Ruth McVey berada di Jakarta, PKI mengundangnya untuk memberikan ceramah pada Akademi Politik Ali Archam. Konon, Ruth amat bangga dengan undangan tersebut.
Saya sendiri secara kecil-kecilan pernah terlibat dalam diskusi mengenai garis pemikiran Paper tersebut. Dalam sebuah kesempatan jumpa Ben Anderson di rumah Soe Hok Gie yang terletak di Jalan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 1967, saya sempat beradu argumentasi dengannya. Saya katakan kepada Ben bahwa kalau dia berada di Jakarta dari 1963 hingga Oktober 1965, seperti saya, dan dengan saksama mengikuti perkembangan politik, akan sulit sekali baginya untuk tidak melihat bahwa PKI memainkan peran penting di balik Gestapu.

Analisis dari Amerika itu banyak diwarnai oleh keahlian Ben Anderson yang sebenarnya lebih menonjol sebagai ahli budaya Jawa. Dengan pengetahuannya mengenai budaya Jawa, dia melihat para perwira Diponegoro yang melawan jenderal-jenderal mereka di Jakarta itu lebih digerakkan oleh sistem nilai budaya Jawa daripada motivasi politik. Tapi, jika memang demikian halnya, para perwira tersebut telah menjadi korban manipulasi Biro Khusus PKI. Adalah Biro Khusus PKI yang memberi bungkus dan motivasi politik terhadap ketidakpuasan para perwira di Jawa Tengah itu. Dengan kata lain, Gestapu merupakan pertemuan kepentingan PKI dan para perwira di Jawa Tengah yang tidak puas kepada para pimpinan Angkatan Darat.

Setelah Manifes Kebudayaan—pernyataan sikap budaya para seniman dan budayawan non-Komunis—dilarang oleh Sukarno pada 1964 dan para pendukungnya jadi sasaran pengganyangan PKI

dinding (saya belum punya arloji waktu itu) menunjukkan waktu menjelang pukul 11 siang. Wiratmo bersiap berangkat. Katanya ke gereja. Sebagai seorang penganut Katolik yang taat—sebelum akhirnya, pindah kembali ke Islam

Kelompok yang dipakai Murtopo untuk operasinya itu, antara lain, adalah para mantan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang menurut para perwira Kodam Siliwangi sudah lama mereka “jinakkan”. Orang-orang Siliwangi itu amat kesal kepada kegiatan Murtopo “membangkitkan” kembali para mantan DI/TII tersebut. “Komando Jihad” itu menurut Panglima Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto, adalah “jadi-jadian”. Tapi, para perwira di Bandung tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi pembantu dekat Presiden tersebut.

Memanfaatkan para mantan DI/TII itu adalah taktik Murtopo yang mula-mula dipraktikkannya ketika menghadapi PKI. Dia, antara lain, menggunakan para mantan DI/TII itu untuk menghadapi orang-orang Komunis setelah Gestapu. Jauh sebelumnya, di Sumatra Barat, sebagai perwira intel dalam pasukan yang beroperasi menumpas PRRI, Ali Murtopo melakukan hal yang sebaliknya. Di Sumatra Barat, Murtopo menggunakan anggota-anggota Pemuda Rakyat (PR), organisasi pemuda Komunis, dalam mengejar tokoh-tokoh PRRI. Menurut sebuah sumber di Padang, Kolonel Dahlan Jambek, seorang tokoh PRRI dan mantan pejabat tinggi di Markas Besar Angkatan Darat, tewas di tangan PR ketika dia dalam perjalanan menyerahkan diri ke pos pasukan TNI.

Soeharto selalu mengatakan dia Islam, tapi dia Islam hakekat, bukan Islam syariat. Bersama Sudjono Humardani, Romo Giat, Romo Misran, Romo Budi, semua mereka itu orang kebatinan, penganut Islam hakekat, bukan Islam syariat,” kata Harry.

Pada masa awal kekuasaan Soeharto, setelah membereskan PKI, para pengikut Sukarno dan para tokoh pelopor Orde Baru (Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhie) dan kekuatan Islam politik menjadi target Soeharto berikutnya. Yang mula-mula menjadi operator melaksanakan kebijakan anti-Islam Soeharto adalah Ali Murtopo. Waktu itu Moerdani masih menjabat Konsul Jenderal di Kuala Lumpur sebelum kemudian pindah ke Seoul. Dalam rangka itulah, kemudian munculnya cerita mengenai Komando Jihad yang diciptakan untuk kemudian dihancurkan. Ini adalah salah satu cara Ali Murtopo “meneror” kekuatan politik Islam, terutama menjelang Pemilihan Umum 1971. Waktu itu kubu Soeharto masih belum yakin pada kesanggupan Golkar—kendaraan politik tentara—mengumpulkan suara secara signifikan dalam pemilihan umum pertama Orde Baru.